🦥 Soal Essay Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangannegara meliputi apa saja ? 3. Tahun anggaran meliputi masa berapa tahun dan satuan hitung menggunakan mata uang apa? 4. Sebutkan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah ! 5. Siapa pejabat pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah ? 6. Jelaskan mekanisme penyusunan APBN ! 7. Badanapakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara? A. Badan Pemeriksa Keuangan. B. Kementrian Keuangan. C. Bea dan Cukai. D. Pajak. E. Komisi Yudisial. Jawaban: A. Badan Pemeriksa Keuangan. Dilansir dari Ensiklopedia, badan apakah yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Contoh Soal Ujian Materi APBN. Soal 1. Berikut ini merupakan fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut: " 2001, "Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi", Edisi Keempat, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta Uangmemiliki fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut yang termasuk fungsi asli uang, yaitu sebagai . a. alat tukar. b. penimbun kekayaan. c. alat pembayaran. d. pemindah kekayaan. 14. Uang kartal yang termasuk alat pembayaran yang sah, yaitu . a. cek dan uang kertas. PengelolaanKeuangan Desa Ppt Download Soal Latihan Akuntansi beserta jawabannya contoh soal essay teks prosedur contoh soal essay tentang hidrokarbon dan jawabannya contoh soal excel contoh soal excel dan kelas 1 tema 7 subtema 1 contoh soal tentang momen gaya contoh soal tes koran contoh soal tes koran dan pembahasannya Siswamampu memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Siswa mampu menjelaskan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Siswa mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Soal: Jelaskan pengertian dari pengelolaan keuangan! Jelaskan pengertian dari tata usaha keuangan! Sebut dan jelaskan 6 aspek dalam pengelolaan keuangan! SoalUTS PKN Kelas 4 Semester 2. Contoh Soal UTS PKN Kelas 4 Semester 2 dan Kunci Jawaban. Berikut ini adalah soal pilihan ganda dan essay untuk membantu kalian dalam latihan menjawab soal. Semoga soal UTS PKN kelas 4 semester 2 Kurikulum 2013 ini berisi tentang seputar Pemerintah Pusat dan kewenangannya. Sehingga pada saat Ulangan harian atau d Surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan mengganti kerugian keuangan negara. Kumpulan contoh soal teori akuntansi lengkap dengan jawabannya. Berikut ini adalah tabel kunci jawaban pertanyaan dari soal nomor 1 sampai nomor 50. Demikian pembahasan artikel mengenai kumpulan contoh Definisikeuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara ZI4Z0. Kumpulan Soal Uraian Materi Pengantar Ilmu Administrasi Negara1. Jelaskan fungsi administrasi secara fungsi manajemen ekonomi !JawabanFungsi Manajemen EkonomiFungsi administrasi Negara dalam manajeman ekonomi antara lain peran langsung dan Tuliskan fungsi administrasi secara fungsi kesejahteraan sosial!JawabanFungsi Kesejahteraan SosialAdapun peran Negara dalam pelayanan masyarakat antara lain pelayanan kesehatan nasional, pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pendidikan nasional dan perumahan Jelaskan fungsi administrasi secara kontrol lingkungan !JawabanFungsi Kontrol LingkunganMeliputi riset dan pengembangan, konservasi, tata kota dan kontrol Tuliskan fungsi administrasi secara secara perlindungan HAM ! !JawabanFungsi HAMFungsi perlindungan HAM antara lain perlindungan HAM, privasi dan pengendalian Jelaskan perbedaan administrasi negara dengan swasta privat!JawabanPerbedaan administrasi negara dengan swasta privatAdministrasi negaraa. Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatb. Pemberian sevice/pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakatc. Berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang samad. Wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan luas wilayah kekuasaan negarae. Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilanf. Seluruh aparat dan personalia sebagai abdi negarag. Proses administrasi publik lebih lambatSwasta privata. Meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamb. Mendapatkan keuntungan yang tinggic. Sering membedakan pelayanan, mencari keuntungand. Tidak mempunyai wilayah kekuasaane. Kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan teknologif. Menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang menguntungkan perusahaang. Proses administrasi lebih cepat6. Jelaskan fungsi administrasi secara tradisional !JawabanFungsi tradisional, meliputiHubungan luar negeri; menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI RENSTRA adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya. Ketertiban Dalam Negeri; Pada masa lalu masalah keamanan menjadi tanggung jawab masyarakat lingkungan setempat. Namun semakin modern semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga dihutuhkan lembaga publik yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat untuk menjamin ketertiban dalam negeri. Pertahanan Keamanan; Menjaga keamanan dari serangan eksternal, menjaga keutuhan NKRI dari serangan separatis. Pekerjaan Umum; Fungsi ini meliputi penyediaan sarana-sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, satelit komunikasi, rel kereta api, terminal, bandara ,jembatan dll. Perpajakan; Negara adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas memaksa warganya membayar pajak serta mengalokasikan pendapatan Negara dari pajak untuk kepentingan umum. Kesejahteraan umum; adalah pelayanan Negara pada orang-orang yang tidak mampu mengurus hidupnya sendiri, contohnya orang cacat, yatim piatu, orang gila dan Tuliskan fungsi administrasi secara Pembangunan Bangsa !JawabanFungsi Pembangunan BangsaFungsi pokoknya adalah menjaga persatuan Bangsa dan keutuhan wilayah. Cara yang digunakan antara lain meliputi simbol nasional, persatuan nasional, sosialisasi dan pembangunan Jelaskan tentang Administrasi dalam arti sempit !JawabanAdministrasi sebagai tata usaha yaitu merupakan proses catat-mencatat,pembukuan ,tulis menulis, kearsipan/ Tuliskan yang dimaksud dengan Administrasi dalam arti luas !JawabanAdministrasi diartikan sebagai kegiatan/kerjasama diantara dua orang/lebih yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan Apa yang dimaksud dengan Negara?JawabanNegara merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaan baik sosial, politik, ekonomi, sosial maupun militernya diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah Dalam fase ini muncul tiga kelompok sarjana dari Eropa yang merupakan pelopor administrasi ilmiah, dengan pandangan yang berbeda-beda, yaituJawabana. Kaum Kameralisten yang terdapat di Jermanb. Kaum Merkantilizer di Inggrisc. Kaum Fisiokraten di Pakan erancis12. Henry 1986 mengklasifikasikan lima paradigma administrasi publik yaitu JawabanParadigma I 1900-1926, dikotomi politik-administrasiFokusnya organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi masalah pemerintahan, politik dan II 1927-1937, prinsip-prinsip administrasi NegaraFokusnya planning, organizing, staffing, coordinating, reporting dan budgeting POSDCORB.Lokusnya setiap organisasi dalam bentuk apa III 1950-1970, administrasi Negara sebagai ilmu PolitikMorstein dan Gaus adalah tokoh yang mengkritik bahwa pemisahan politik dan administrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin/tidak realistis. Oleh karena itu, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Fokusnya perumusan kebijakan publikLokusnya birokrasiParadigma IV 1956-1970, administrasi Negara sebagai ilmu administrasiSemua fokus yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia administrasi V 1970-sekarang, administrasi Negara sebagai administrasi NegaraFokusnya teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Federikson 1976, ilmu administrasi publik terdapat enam paradigma dalam pertumbuhannya yaitu?JawabanParadigma I adalah Birokrasi struktur organisasi dan fungsi/prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan dan organisasi bisnisNilai yang dikejar oleh administrasi publik pada paradigma ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan II adalah Birokrasi proses pembuatan keputusan dengan menerapkan pendekatan ilmiah perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem dan riset keputusan birokrasi III adalah ini memusatkan perhatiannya pada pemahaman terhadap prilaku birokrasi, termasuk perilaku dalam pembuatan IV adalah Hubungan dimensi-dimensi hubungan kemanusiaan dan aspek sosial organisasi/ V adalah Pilihan pilihan-pilihan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Karena berkaitan dengan pilihan publik,paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh IV adalah Administrasi Negara desain organisasi yang searah dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pengembangan sistem desentralisasi, demokrasi, responsif, partisipasif dan memberikan jasa-jasa yang diperlukan Menurut Siagian, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu?Jawaban1. Fase prasejarah berakhir pd 1M2. Fase sejarah berakhir pada tahun 18863. Fase modern dimulai pada tahun 1886-sekarang15. Bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah sbb?Jawabana. Peradaban Mesopotamiab. Peradaban Babiloniac. Mesir Kunod. Tiongkok Kunoe. Romawi Kunof. Yunani Kuno16. Jelaskan pengertian administrasi negara!Jawaban Administrasi negara adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengaturan, pengorganisasian, dan pengendalian pemerintahan suatu negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah Apa perbedaan antara administrasi negara dan administrasi pemerintahan?Jawaban Administrasi negara mencakup semua kegiatan administratif yang dilakukan dalam konteks pemerintahan suatu negara, sementara administrasi pemerintahan lebih terfokus pada kegiatan administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Jelaskan konsep prinsip-prinsip dasar administrasi negara!Jawaban Prinsip-prinsip dasar administrasi negara meliputi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kesetaraan, keadilan, dan Apa yang dimaksud dengan proses perencanaan dalam administrasi negara?Jawaban Proses perencanaan dalam administrasi negara adalah kegiatan merumuskan tujuan, menetapkan strategi, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Jelaskan peran birokrasi dalam administrasi negara!Jawaban Birokrasi berperan sebagai alat pelaksanaan kebijakan negara dan pelayanan publik. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan memberikan pelayanan kepada Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam administrasi negara?Jawaban Transparansi adalah prinsip yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan Jelaskan pentingnya evaluasi dalam administrasi negara!Jawaban Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam administrasi negara. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan memberikan dasar untuk perbaikan di masa Apa yang dimaksud dengan koordinasi dalam administrasi negara?Jawaban Koordinasi adalah kegiatan mengatur hubungan dan interaksi antara berbagai unit atau bagian dalam suatu sistem administrasi negara guna mencapai tujuan yang telah Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam administrasi negara!Jawaban Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam administrasi negara meliputi perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan politik, dan perubahan lingkungan sosial dan Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur, mengendalikan, atau mempengaruhi kehidupan Jelaskan perbedaan antara administrasi negara dan manajemen publik!Jawaban Administrasi negara lebih berfokus pada aspek administratif dalam pengaturan pemerintahan suatu negara, sedangkan manajemen publik melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam administrasi negara?Jawaban Pelayanan publik adalah kegiatan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan Jelaskan peran komunikasi dalam administrasi negara!Jawaban Komunikasi memiliki peran penting dalam administrasi negara, baik dalam berbagi informasi antara berbagai unit pemerintah maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi yang baik memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang Apa yang dimaksud dengan good governance dalam administrasi negara?Jawaban Good governance merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi negara, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan Jelaskan peran administrasi negara dalam pembangunan suatu negara!Jawaban Administrasi negara berperan dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan suatu negara. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam administrasi negara?Jawaban Keadilan dalam administrasi negara mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak tanpa memihak atau mendiskriminasi kelompok Jelaskan perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis!Jawaban Administrasi publik berfokus pada pengelolaan dan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan, sedangkan administrasi bisnis berfokus pada pengelolaan organisasi atau perusahaan Apa yang dimaksud dengan integritas dalam administrasi negara?Jawaban Integritas dalam administrasi negara merujuk pada kejujuran, etika, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan memberikan pelayanan Jelaskan peran administrasi negara dalam pengambilan keputusan!Jawaban Administrasi negara menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Mereka juga membantu dalam proses analisis dan evaluasi opsi-opsi keputusan yang Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi dalam administrasi negara?Jawaban Dekonsentrasi adalah transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit pelaksana di bawah pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas administratif Jelaskan hubungan antara administrasi negara dan hukum administrasi!Jawaban Hukum administrasi adalah aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi negara. Administrasi negara harus beroperasi sesuai dengan hukum administrasi yang Apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam administrasi negara?Jawaban Partisipasi dalam administrasi negara adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan Jelaskan peran administrasi negara dalam penegakan hukum!Jawaban Administrasi negara mendukung penegakan hukum melalui kegiatan-kegiatan seperti penyelidikan, pengawasan, penegakan peraturan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Apa yang dimaksud dengan kebijakan desentralisasi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan Jelaskan konsep efektivitas dalam administrasi negara!Jawaban Efektivitas dalam administrasi negara mengacu pada kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang Apa yang dimaksud dengan kebijakan transparansi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan transparansi adalah upaya untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola sumber daya publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik seperti anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan Apa yang dimaksud dengan perubahan institusi dalam administrasi negara?Jawaban Perubahan institusi dalam administrasi negara mencakup perubahan struktur, kebijakan, dan praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola keuangan publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan publik untuk memastikan penggunaan yang efektif dan Jelaskan peran administrasi negara dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat!Jawaban Administrasi negara berperan dalam penyediaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup Apa yang dimaksud dengan kebijakan sosial dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan sosial adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak-hak sosial Jelaskan pentingnya etika dalam administrasi negara!Jawaban Etika dalam administrasi negara penting untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas Apa yang dimaksud dengan kebijakan lingkungan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan lingkungan adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola konflik sosial!Jawaban Administrasi negara berperan dalam mengelola konflik sosial melalui dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik yang adil dan Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan, kurikulum, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola kebijakan publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan kesehatan adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program dan pelayanan kesehatan yang Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola krisis dan bencana!Jawaban Administrasi negara memiliki peran penting dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan-tindakan penanggulangan krisis dan bencana untuk melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi yang terkena Apa yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi negara. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus dibenahi dan dikokohkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dewasa ini, mulai banyak bermunculan permasalahan rumit yang sedang dihadapai oleh negara Indonesia. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sustainable sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tegas dan fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, oleh karena itu maka diperlukan aparat/lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka negara hukum itu di artikan sebagai, Negara dimana tindakan pemerintah maupun 1 rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenangwenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah cara pengelolaan keuangan negara RI? 2. Apa saja peran BPK Menurut UUD tahun 1945? 3. Apa saja kekuasaan Kehakiman dalam UUD tahun 1945? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan negara RI. 2. Untuk mengetahui peran BPK Menurut UUD tahun 1945? 3. Untuk mengetahui kekuasaan Kehakiman dalam UUD tahun 1945. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan Mengenai Keuangan Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 Pasal 23 1 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2 Pasal 23 2 Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 3 Pasal 23 3 Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 4 Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang 5 Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang 6 Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang 3 7 Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undangundang Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut. a. Pajak b. Retribusi c. Keuntungan BUMN/BUMD d. Denda dan Sita e. Pencetakan Uang f. Pinjaman g. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah h. Penyelenggaraan Undian Berhadiah 2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 4 c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undangundang. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah gubernur, bupati atau walikota. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangaan negara hanya di tangan Presiden. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian. Akan tetapi, Presiden harus melibatkan lembaga lain yaitu DPR, DPD, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah. 3. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral adalah pembina dan pengawas bank. Bank sentral mempunyai wewenang memberi dan mencabut, atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank. Selain itu juga, bank sentral mempunyai wewenang mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi kepada bank. Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang menyatakan Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. 5 Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi bank. B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ketentuan Konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat 5. Akan tetapi setelah terjadi perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini. Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E a. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. 6 Pasal 23F a. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Pasal 23G a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. b. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, BPK memiliki karakteristik yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. 2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan BPK juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tugas dan kewenangan BPK. Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negaralainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 7 Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah. C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ketentuan Konstitusional tentang Kekuasaan Kehakiman Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 8 Pasal 24A a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. b. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. c. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. d. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. e. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang. Pasal 24B a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal 24C a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 9 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. 2. Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksanaan Kehakiman Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a. Lingkungan Peradilan Umum b. Lingkungan Peradilan Agama c. Lingkungan Peradilan tata usaha negara d. Lingkungan Peradilan Militer e. Mahkamah Konstitusi 10 Kekuasaan BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. B. Saran Mungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan kelompok ini meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal kita mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami, dan kami juga butuh saran/ kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. 11 DAFTAR PUSTAKA 12 KATA PENGANTAR Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta yang menjadikan bumi dan isinya dengan begitu sempurna. Tuhan yang menjadikan setiap apa yang ada dibumi sebagai penjelajahan bagi kaum yang berfikir. Dan sungguh berkat limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini demi memenuhi tugas mata pelajaran PKn Semester I Kelas XII. Penyusunan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi lebih baiknya kinerja kami yang akan mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Labuan, Agustus 2017 Penyusun i 13 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................... ii BAB I BAB II PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................... 1 B. Rumusan Masalah .......................................................... 2 C. Tujuan Penulisan ............................................................ 2 PEMBAHASAN A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...................................................................................... ...................................................................................... 3 B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...................................................................................... ...................................................................................... 6 C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...................................................................................... ...................................................................................... 8 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................... 11 B. Saran .............................................................................. 11 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 12 14 MAKALAH ii PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran PKn Disusun Oleh 1. Ofa 2. Devi 3. Raden 4. Juhari 5. Yuda 15 Kelas XII - A MA MATHLABUL FALAH LABUAN Tahun Ajaran 2017/2018 16

soal essay tentang pengelolaan keuangan negara